Standard

Laporan Penelitian 2005. MIGRSI MASYARAKAT DESA TEGALOMBO SRAGEN (Kajian Migrasi Sirkuler dari Perspektif Fenomenologi)

LAPORAN PENELITIAN

MIGRASI MASYRAKAT DESA TEGALOMBO SRAGEN

(Kajian Migrasi Sirkulerdari Perspektif Fenomenologi)

Peneliti

FAKUTLAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2005

KATA PENGANTAR

 

Pertama-tama peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pilih sayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini tidak akan selesai apabila tidak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

Yang kami hormati Pemerintah c.q Mentri Pendidikan Nasional, yang telah memberi kesempatan peneliti untuk memperoleh biaya penelitian dari BPPS yang sangat membantu dan meringankan beban keuangan peneliti.

Yang kami hormati Kopertis Wilayah Jawa Tengah yang telah memperi rekomendasi dan kemudahan peneliti untuk mengajuan permohonan biaya penelitian ini samapai mendapat persetujuan.

Terima kasih tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Drs. H. Dochak Latief selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti.

Kepada sahabat-sahabat dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memperikan masukan melalui diskusi rutin yang bisa menambah khasanah akademik penelitian ini.

Penelitian ini pasti ada kekurangan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini pada masa-masa yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat, amien ya robbal ‘alamien.

 

 

                                                                                                                                                                           Surakarta  Januari 2005

                                                                                                                                                                             Peneliti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dr. Tjipto Subadi

 

 

 MIGRASI MASYRAKAT DESA TEGALOMBO SRAGEN

(Kajian Migrasi Sirkulerdari Perspektif Fenomenologi)

Peneliti

TJIPTO SUBADI

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani. Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta

Email: tjiptosubadi@yahoo.com

 

ABSTRAK

 Secara umum penelitian ini bertujuan memahami fenomena boro sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial dari proses dan makna yang dilihat sebagai realitas subjektif. Sedangkan secara khusus bertujuan (1) memahami dan memperoleh pengetahuan sosial yang sistematis mengenai; alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan boro, konstruksi sosial proses boro dan maknanya sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial oleh pelaku boro itu sendiri (2) memodifikasi teori migrasi kuanlitatif Averett S. Lee sebagai realitas objektif menjadi teori migrasi kualitatif sebagai realitas subjektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan, paradigmanya definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Metode analisis data menggunakan first order understanding yakni meminta peneliti aliran ini menanyakan kepada subjek penelitian guna mendapatkan penjelasan yang benar, informasi inilah yang disebut eksternalisasi menurut pemahaman Berger. Selanjutnya peneliti melakukan second order understanding yakni peneliti memberikan interpretasi terhadap interpretasi subjek penelitian guna memperoleh suatu makna baru mengenai alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan boro, konstruksi sosial proses boro dan maknanya, informasi inilah yang disebut objektivasi menurut pemahaman Berger. Penelitian ini menghasilakan temuan; (1) boro dilakukan oleh kelompok masyarakat kuli setengah kenceng, boro ini memiliki konstruksi sosial yang beragam berkaitan dengan alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan boro. Pada satu sisi boro bertindak karena alasan ekonomi, pada sisi lain boro bertindak karena alasan non ekonomi, mereka melakukan boro karena kesadaran jaringan sosial dan kesadaran jaminan sosial. (2) Proses boro menganut sistem siklus dan hubungan sepesukuan. Boro memiliki banyak makna, selain makna ekonomi boro juga memiliki makna non-ekonomi seperti; makna kesadaran jaringan sosial dan kesadaran jaminan sosial, kesadaran religiusitas, makna kesadaran ilmu pengetahuan dan status sosial. (3) Boro untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga menunjukkan makna ekonomi dalam boro, sedangkan boro karena keyakinan agama menunjukkan makna kesadaran religiusitas dalam boro, boro karena hubungan kekerabatan antara boro lama dengan boro baru menunjukkan makna kesadaran jaringan sosial dalam boro, dan boro karena pertimbangan keamanan dan kesehatan keluarga yang ditinggalkan menunjukkan makna kesadaran jaminan sosial dalam boro. boro ingin mencari pengalaman menunjukkan makna kesadaran ilmu pengetahuan dan status sosial dalam boro.

 

Keywoeds : Boro, migrasi, banyak makna, first and order understanding

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL  ………………………………………………………….    i

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………        ii

KATA PENGANTAR …………………………………………………………  iii

ABSTRAK ……………………………………………………………………..   iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………..         v

BAB I  PENDAHULUAN ……………………………………………………..   1

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………    1

B. Rumusan Masalah …………………………………………………..    3

C. Tujuan Penelitian …………………………………………………..     4

D. Manfaat Penelitian …………………………………………………     4

BAB II PENDEKATAN TEORITIK ………………………………………….       6

A. Teori Migrasi Everett S. Lee ……………………………………….    6

B. Kritik Teori Migrasi Lee ……………………………………………     9

C. Fenomenologi yang Digunakan ……………………………………    10

D. Penggunaan Fenomenologi untuk Memahami Migrasi ……………    11

BAB III METODE PENELITIAN …………………………………………….     12

A. Pendekatan Studi …………………………………………………..   12

B. Pemilihan Lokasi Penelitian……………………………………….     12

C. Strategi dan Teknik Penelitian …………………………………….    13

D. Metode Pengumpulan Data ……………………………………….   18

E. Teknik Analisis Data ………………………………………………   22

F. Keabsahan Data ……………………………………………………   26

BAB IV ANALISIS ASPEK WILAYAH …………………………………….     28

A. Wilayah Jawa Tengah …………………………………………….    28

B. Wilayah Kabupaten Sragen ……………………………………….     29

C. Siklus Aktivitas Pertanian dan Kemiskinan ………………………     36

D. Diskripsi Lokasi Penelitian ……………………………………….      38

BAB V  ANALISIS PROSES MIGRASI SIRKULER ………………………       42

A. Fisrt Order Understanding ……………………………………….    43

1.  Struktur Masyrakat Desa ……………………………………..      43

2.  Proses Migrasi Sirkuler Masyarakat Desa …………………….      45

3.  Efek Migrasi Sirkuler …………………………………………      65

B. Second Order Understanding …………………………………….      70

BAB VI ANALISIS MAKNA MIGRASI SIRKULER ……………………..   75

A. First Order Understanding ………………………………………..    76

1. Migrasi Sirkuler Ingin Merubah Nasib ………………………..         77

2. Migrasi Sirkuler Ingin Mencari Ilmu ………………………….         81

3. Migrasi Sirkuler Ingin Meningkatkan Status Sosial …………..         84

B. Second Order Understanding ……………………………………..     87

BAB VII PEMBAHASAN MIGRASI SIRKULER …………………………  90

A. Struktur Masyarakat Desa Tegalombo …………………………..       90

B. Migran Sirkuler Masyarakat Desa ………………………………..      91

C. Pemahaman Migran Sirkuler Terhadap Proses Migrasi …………..      92

D. RumusanTeori yang Dihasilkan dari…………………..………….      104

1. Proses Migrasi Sirkuler………………………………………..      104

2. Makna Migrasi Sirkuler ……………………………………….     106

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………… 109

A. Kesimpulan ………………………………………………………..    109

B. Saran-saran ………………………………………………………..     115

Daftar Putaka

BAB I    PENDAHULUAN

 

  1.  Latar Belakang Masalah

Secara formal  migrasi penduduk di Indonesia telah dimulai pada tahun 1905 dengan motif memenuhi permintaan akan kebutuhan pekerjaan perkebunan. Pemerintah Belanda waktu itu telah memindahkan 155 Kepala Keluarga dari Jawa ke Gedong Tataan Sumatra Selatan (Mantra, 1988: 160).

Di Jawa Tengah, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa migrasi ke luar Jawa sebanyak 2.402.557 jiwa dan migrasi masuk ke Jawa sebanyak 1.804.115 jiwa. Sedangkan pada tahun 1990, migrasi ke luar Jawa sebanyak 3.416.923 jiwa dan migrasi masuk ke Jawa 3.058.725 jiwa (Firman, 1994: 6). Pada tahun 2002 terdapat eksodan sejumlah 6.536 KK (25.239 jiwa) di Jawa Tengah.

Data migrasi di pedesaan Jawa Tengah, misalnya data yang penulis peroleh dari desa Tegalombo (Sragen) tahun 2002 adalah; 3 orang ke Batam, 3 orang ke Kalimantan, 111 orang ke Sumatra, 2 orang ke Malaysia, dan 3 orang ke Taiwan. (dalam tulisan ini migrasi disebut migrasi sirkuler)

Fenomena migrasi sirkuler yang dilakukan oleh sebagian penduduk di desa Tegalombo tidak dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Jika pelaku migrsi suami maka istri dan anak-anak tinggal di rumah (desa) atau jika yang migrasi istri maka suami dan anak-anak tinggal di rumah (desa), begitu juga jika yang migrsi anak, ayah dan ibu tinggal di rumah (desa). Pelaku migrsi ini pada saat tertentu kembali ke desa Tegalombo dan melakukan aktivitas sosial sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Kemudian setelah kurun waktu tertentu (1-2 minggu) mereka kembali ke daerah migran lagi. Begitu seterusnya migrasi dilakukan oleh masyarakat desa Tegalombo.

Ada banyak hal yang menarik seputar fenomena migrasi di desa Tegalombo. Pertama, jumlah migran dari tahun ke tahun cenderung meningkat, pada tahun 1990 terdapat 47 orang dan pada tahun 2000 jumlah tersebut menjadi 122 orang, yang berarti ada kenaikan 200% lebih. Padahal pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan industrialisasi di daerah penelitian (Sragen) cukup menjanjikan sebagai upaya pemerintah di bidang tenaga kerja. Kedua, migrasi diikuti dengan perpindahan pekerjaan dari buruh tani ke pedagang. Ketiga, fenomena migrsi yang lebih menarik adalah migrasi untuk mencari pengalaman, demi anak-anak, ingin meningkatkan status sosial di desa dan sebagainya, ini berarti bahwa migrasi memiliki makna lain selain kepentingan ekonomi.

Dominasi faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama seseorang bermigrasi, seperti penelitian Todaro (1992) yang populer dengan studi mobilitas desa-kota melihat kesenjangan distribusi geografis dari faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan tanah) sebagai apriori yang diberikan dan mengasumsikan kesenjangan pengupahan sebagai faktor yang menentukan. Akibat dari kesenjangan pengupahan tersebut menurut Todaro terjadi mobilitas tenaga kerja dari daerah yang berlimpah tenaga kerjanya dengan modal rendah ke daerah dimana tenaga kerjanya jarang dengan modal yang berlimpah. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor sumber daya alam terdistribusi merata. Pendekatan ini mengasumsikan pola bentuk ekonomi rasional sebagai pilihan para migran yang menyebabkan adanya transfer tenaga kerja.

Penelitian lain adalah penelitian Hugo (1982), yang juga menyoroti dampak migrasi terhadap perekonomian keluarga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa besarnya remitan migran akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kebanyakan remitan dari migran untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, disimpulkan bahwa 40% remitan dari migran  dipergunakan untuk membeli beras, sedangkan 60% dari remitan untuk biaya pendidikan saudara dan anak-anaknya.

Penelitian Mantra dan Sumantri (1988), berkesimpulan bahwa perpindahan penduduk di daerah penelitian mempunyai peranan cukup besar di dalam mengubah kehidupan ekonomi daerah pedesaan. Juga dalam penelitiannya terhadap perantau Minangkabau, menghasilkan bahwa dari segi ekonomi merantau memperhatikan efek positif sebagai sumber tambahan ekonomi keluarga.

Penelitian Mulyantoro (1991) tentang Migran Asal Lamongan dan Keadaan Ekonominya diperoleh temuan bahwa Kota Kupang menjadi faktor penarik utama migran asal Lamongan karena penghasilan dan pendapatan yang lebih besar. Sedangkan faktor pendorong migran (di daerah asal) adalah penghasilan rendah, tidak memiliki lahan pertanian, tidak ada lapangan kerja. Adapun faktor penarik (di daerah tujuan) adalah penghasilan besar, mudah mencari pekerjaan, persaingan belum banyak.

Dari beberapa hasil penelitian yang diuraikan di atas, menjelaskan bahwa faktor ekonomilah yang menjadi penyebab utama seseorang melakukan migrasi. Penelitian-penelitian tersebut mengabaikan faktor lain selain faktor ekonomi. Di samping itu penelitian-penelitian tersebut di atas  menggunakan metode kuantitatif yang hanya melihat fenomenologi sebagai realitas objektif, padahal migrasi di samping sebagai mobilitas penduduk juga sebagai fenomena sosial, yang di dalamnya ada pengalaman manusia yaitu makna migrasi dan prosesnya belum dikaji, makna dan proses migrasi ini juga bisa dikaji secara kualitatif yang dilihat sebagai realitas subjektif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

B.       Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah; (1) bagaimana struktur masyarakat desa di desa penlitian? (2) siapakah pelaku migrasi sirkuler di desa Tegalombo? mengapa mereka melakukan migrasi sirkuler? (3) bagaimana konstruksi sosial proses migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, (4) bagaimana konstruksi sosial makna migrasi sirkuler oleh pelaku migrasi sirkuler?

  1. C.      Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan; memahami fenomena migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial dari proses dan makna yang dilihat sebagai realitas subjektif. Secara khusus penelitian  ini bertujuan; (1) memahami struktur masyarakat desa di desa penlitian (2) memahami pelaku migrasi sirkuler di desa Tegalombo? memahami sebab-sebab mereka melakukan migrasi sirkuler (3) memahami konstruksi sosial proses migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, dan (4) memahami konstruksi sosial makna migrasi sirkuler oleh pelaku migrasi sirkuler?

  1. D.      Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah; (1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sosial tentang; struktur masyarakat desa,  pelaku migrasi sirkuler di desa Tegalombo, sebab-sebab mereka melakukan migrasi sirkuler, konstruksi sosial proses migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, dan konstruksi sosial makna migrasi sirkuler oleh pelaku migrasi sirkuler? (2) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan penataan kependudukan, strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya yakni sistem informasi kesempatan kerja, jaringan sosial dan jaminan sosial daerah potensi migrasi sirkuler kepada calon-calon migrasi sirkuler (masyarakat pedesaan) dalam menghadapi persoalan ketenaga kerjaan, persoalan mobilitas penduduk dan gejala sosial bagi masyarakat pedesaan.   Hal ini mengingat masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya di Indonesia sangat mendesak lebih-lebih dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dalam hal ini isyarat dari Mc. Gee, dalam Abu-Lughod dan Hay eds., dalam Sutomo, (1993: 16) bahwa di masa mendatang kebanyakan negara berkembang terutama yang penduduknya cukup besar seperti India dan Indonesia akan menghadapi masalah genting, kecuali bila berhasil dalam menyusun strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PENDEKATAN TEORITIK

 

  1. A.    Teori Migrasi Everett S. Lee

Mobilitas penduduk dari desa ke kota baik yang permanen (migrasi) maupun yang non-permanen (sirkulasi), pada hakekatnya memiliki kesamaan terutama tentang daya dorong dan dalam hal proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas (Mantra, 1987: 140-144;). Ketetapan menjadi migran permanen atau non-permanan tersebut sangat tergantung pada kemampuan kota dalam mengembangkan  industrialisasi (Mc.Gee, 1977: dalam Abu-Lughod dan Hay, eds., 1977: 209-211; dalam Sutomo 1993: 22) termasuk di dalamnya kesempatan kerja sektor perdagangan, dan sektor-sektor yang lain. Suatu mobilitas akan terjadi apabila individu memutuskan lebih baik pindah dari pada menetap tinggal karena kepindahan tersebut dirasa akan lebih menimbulkan keuntungan. Untuk menjelaskan mekanisme migrasi perlu dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Konsep yang paling membantu untuk memahami mekanisme tersebut adalah teori dorong-tarik (push-pull theory).

Teori dorong-tarik (push-pull theory) mengasumsikan bahwa setiap fenomena  migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee ada empat faktor yang berpengaruh orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu; (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal,(2) faktor-faktor di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migran, negatif kalau menghambat migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif jika menarik calon migran, negatif kalau menghambat masuknya calon migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran (Lee, 1966, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987: 5).

Dari keempat kelompok faktor tersebut yang terutama adalah faktor pribadi, karena pada akhirnya keputusan bermigrasi atau tidak bermigrasi tergantung kepada yang bersangkutan. Apakah sesuatu faktor bersifat positif, negatif, atau netral dan seberapa jauh mendorong, menghambat, atau menarik calon migran bergantung kapada pribadi yang  mempersepsikannya.

Lee menjelaskan bahwa tiga hal yang pertama dari faktor-faktor tersebut secara skematis terlihat pada gambar 2.1. Dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang menetap di situ atau menarik orang untuk pindah ke situ ada pula faktor-faktor lain yang memaksa mereka meninggalkan daerah itu.

 

+ 0 – + + 0 – + 0                                     – - + 0 + 0  0

- – + 0 – + 0 – - 0                                     – - + 0 + 0  0

- + 0 – +0 – 0+ 0                                                – +0-+0—0+0

- 0 -+ 0 – - + 0-+    Penghalang Antara     +0-+0–+0-+

- – + 0 – + 0 – - 0                                     – -+ 0 – +0—0

Faktor daerah asal                              Faktor daerah tujuan

 

Gambar 2.1. Teori Dorong-tarik (Push-Pull Theory) Lee

Faktor-faktor itu terlihat dalam diagram sebagai tanda + (positif) dan – (negatif), faktor lain yang ditunjukkan dengan tanda 0 (netral) ialah faktor yang pada dasarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali pada penduduk. Beberapa faktor itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor yang mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap seseorang.

Pada gambar 2.1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa orang akan membuat kalkulasi kualifikasi faktor-faktor (+) dan faktor-faktor (-) untuk menentukan sesuatu daerah memuaskan atau tidak sehingga diperoleh nilai kefaedahan (place utility) daerah tersebut. Proses mobilitas akan terjadi apabila neraca perbandingan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada keinginan berpindah lebih banyak dari pada faktor-faktor yang berpengaruh pada penghambat. Kedua faktor tersebut mempunyai peran yang berbeda dalam proses mobilitas.

Faktor-faktor (+) di daerah asal berpengaruh sebagai penahan agar seseorang tetap tinggal di daerahnya, faktor-faktor (-) di daerah asal berpengaruh sebagai pendorong  (push factors) agar seseorang pindah ke daerah lain, sebaliknya faktor-faktor (+) di daerah tujuan berpengaruh sebagai penarik (pull factors) agar seseorang melakukan pindah ke daerah tersebut, faktor-faktor (-) di daerah tujuan berpengaruh agar seseorang tidak datang di daerah tersebut, faktor-faktor (0) baik di daerah asal maupun di daerah tujuan merupakan faktor netral (neutral factors) yang berarti tidak berpengaruh dalam proses mobilitas.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian migrasi Lee ini adalah: (1) Migrasi berkait erat dengan jarak, (2) Migrasi bertahap, (3) Migrasi arus dan migrasi arus balik. (4) Terdapat perbedaan antara desa dan kota mengenai kecendungan melakukan migrasi. (5) Wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat. (6) Mengikat teknologi dengan migrasi. (7) Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang bermigrasi.

  1. Kritik Teori Migrasi Lee

Penelitian migrasi Lee ini hanya didsarkan atas fenomena objektif (material) dan hubungan kausal daerah asal dan daerah tujuan, dan tidak sampai memahami migrasi sebagai fenomena subjektif (non materi) seperti proses dan makna dalam arti tidak sampai pada kajian alasan dibalik tindakan

Penelitian Lee ini melihat dorongan utama bermigrasi adalah dorongan ekonomi, belum sampai pada kajian soiologis. Padahal motif ekonomi dan dorongan sosiologi orang melakukan migrasi sangat erat hubungannya.

Pdahal penelitian migrasi dapat dijelaskan sebagai fenomena subjektif (non materi) dan tidak semata didasarkan pertimbanganekonomi rasional atau kesenjangan hubungan desa-kota (daerah asal-tujuan). Berbagai faktor non ekonomi menjadi faktor pendorong migrasi masyarakat desa. Banyak faktor yang tidak disebut oleh Lee sebagai faktor pendorong migrasi tetapi justru menjadi faktor penting mendorong migrasi oleh masyarakat desa. Faktor non materi yang mempengaruhi migrasi antara lain; (1) hubungan kekeluargaan (kekrabatan) yang terjalin dalam masyarakat. Migrasi dilakukan dengan mengikuti anggota keluarga yang telah melakukan migrasi atau diajak oleh anggota keluarga yang telah berhasil di daerah migrasi, (2) Keinginan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, (3) kesadaran akan jaringan, ajaran agama (religiusitas), dan status sosial

D.    Fenomenologi yang Digunakan

Fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi Berger.  Fenomenologi Berger dalam penelitian ini, untuk mengkaji pengetahuan pemahaman tentang pemahaman para migran terhadap makna migrasi dan prosesnya sebagai realitas subjektif, dengan pertimbangan bahwa: pendekatan ini dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan tentang makna migrasi.

Berger menyebutnya dengan first order understanding (meminta peneliti untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar), dan second order understanding (dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai memperoleh suatu makna yang baru) sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain itu penggunaan perspektif ini tidak bisa lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Tidak dapat lepas, bukan berarti keterpaksaan, melainkan adanya makna etika. Perspektif fenomenologi bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep.

E.     Penggunaan Fenomenologi untuk Memahami Migrasi

Perspektif fenomenologi ini digunakan untuk memahami pemahaman para migran terhadap makna migrasi dan prosesnya. Pemahaman tentang pemahaman ini diharapkan menghasilkan suatu temuan yang dapat memperbaiki teori tentang migrasi. Penggunaan fenomenologi juga untuk memahami makna migrasi dan prosesnya sebagai kebenaran empirik etik yang memerlukan akalbudi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akalbudi disini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar truth or false (benar atau salah) (Muhadjir, 1996: 83). Nilai moral yang digunakan pendekatan ini tidak terbatas pada nilai moral tunggal yaitu truth or false. Tetapi nilai moral yang digunakan pada pendekatan ini mengacu pada nilai moral ganda yang herarkik yang berarti ada kebermaknaan tindakan.

Berikutnya penggunaan fenomenologi ini terkait dengan suatu alasan dari kebermaknaan tindakan untuk status konstruksi sosial bahwa suatu aksi itu diilhami makna subjektif.

Aksi migrasi juga diilhami makna subjektif, dan aksi migrasi ini tidak sekedar gerakan fisik (mobilitas fisik) tetapi juga memiliki sesuatu inside (kedalaman) yang terdiri dari proses mental pelaku migrasi. Oleh karena itu penggunaan fenomenologi untuk memahami aksi migrasi bukan dilihat dari aspek materi tetapi dari aspek non materi, bukan dari aspek dampak tetapi dari aspek proses, bukan realitas objektif tetapi dari realitas subjektif, dan bukan dari perspektif positivistik tetapi dari perspektif fenomenologi.

 

BAB III

METODE PENELITIAN

 

  1. A.      Pendekatan Studi

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, pendekatan yang digunakan adalah perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan tentang proses dan makna migrsi sirkuler, dalam hal ini Berger menyebutnya dengan first order understanding dan second order understanding.

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, dengan alasan karena penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan. Melalui metode kualitatif ini, realitas sosial yang hendak dikaji adalah realitas subjektif berupa pemahaman dan pemaknaan, melalui metode ini peneliti meminta interpretasi subjek penelitian, kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi subjek penelitian itu sampai mendapatkan makna. Metode penelitian kualitatif ini berupaya menelaah esensi, memberi makna pada migrasi sirkuler dan prosesnya di desa Tegalombo.

  1. B.       Pemilihan Lokasi Penelitian

Tegalombo dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan di desa ini ada fenomena migrasi sirkuler, 3 orang ke Batam, 3 orang ke Kalimantan, 111 orang ke Sumatra, dan 5 orang Malaysia. Dengan pemilihan daerah penelitian ini peneiti dapat memahami proses migrasi sirkuler dan maknanya sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial dari realitas subjektif.

Untuk membatasi migran sirkuler yang dijadikan subjek penelitian, maka semua migran sirkuler di desa penelitian ini sebagai populasi. Sedangkan sampel yang dipilih sebagai subjek penelitian (informan) atas dasar pertimbangan kualitas keterandalan sang informan ini sebagai sumber yang sungguh informatif. Informan dipilih secara purposif (bukan secara acak), yaitu atas dasar apa yang peneliti ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada. Dalam hubungan ini, maka dalam proses pengumpulan data tentang suatu topik, bila variasi informasi tidak muncul maka peneliti tidak perlu lagi melanjutkannya dan kemudian mencari informasi  (informan) baru, artinya jumlah informan bisa sangat sedikit (beberapa orang saja), tetapi bisa juga sangat banyak. Hal itu sangat tergantung pada; (1) pemilihan informan itu sendiri, dan (2) kompleksitas dan keragaman fenomena yang diteliti.

Setelah ditentukan informan penelitian sebagai subjek penelitian, untuk memperlancar peneliti dalam pengambilan data, dibutuhkan informan lain yang dianggap memiliki/kaya informasi, dan  dapat memberikan informasi yang benar, yaitu  tetangga migran sirkuler, pimpinan formal, seperti Kepala Desa, Ketua RT dan RW, pimpinan informal, seperti pemuka agama, tokoh masyarakat.

  1. C.      Strategi dan Taktik Penelitian

Strategi dan taktik penelitian yang digunakan adalah:

Pertama-tama peneliti berusaha mengenal kondisi desa penelitian yang telah ditetapkan baik secara geografis, keadaan ekonomi, sosial, budaya dan adat-istiadat masyarakat serta keadaan pelaku migrasi sirkuler dan keluarganya di desa Tegalombo. Strategi dan taktik penelitian ini hanya dapat diperoleh jika peneliti sebelumnya telah menyatu dan mampu berinteraksi dengan masyarakat setempat (informan penelitian), maka langkah yang ditempuh berikutnya adalah: penciptaan “rapport”.

Menurut Faisal (1990) penciptaan rapport ini merupakan prasyarat yang amat penting. Peneliti tidak akan dapat berharap untuk memperoleh informasi secara produktif dari informan apabila tidak tercipta hubungan harmonis yang saling mempercayai antara pihak peneliti dengan pihak yang diteliti. Terciptanya hubungan harmonis satu dengan yang lain saling mempercayai, tanpa kecurigaan apapun untuk saling membuka diri, merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penciptaan rapport (Faisal, 1990: 53-54).

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:   

Pertama, pada awal penelitian pendahuluan peneliti mengontrak sebuah rumah sederhana untuk ditempati peneliti. Dengan cara ini peneliti bisa berinteraksi dengan masyarakat dalam segala aktivitasnya, misalnya; mendatangi undangan manten, syukuran kelahiran anak, melayat, gotong royong kampung, ikut ronda, mendatangi orang sakit, membantu mencarikan obat dan lain sebagainya.

Dengan telah diterimanya peneliti  di masyarakat, maka langkah selanjutnya peneliti mendatangi warga masyarakat yang ada, seperti; mbah Wiro, mbah Wongso, Tukimin (sesepuh/tokoh masyarakat), Sri Hartini (Sekretaris Desa), Padmo (Kaur Kesra), dan Sudarna, Jumari, Salimin, Sunarto, Priyo Hartono, Supardi, Supadi, Suyanto (pelaku migran sirkuler), dan pelaku migran sirkuler yang lain; Sarmidi dan Samijo. Demikian sebaliknya peneliti setiap saat dapat menerima kunjungan mereka.

 

Kedua, langkah berikutnya, peneliti segera melanjutkan berkonsultasi kepada Kepala Desa menyampaikan keinginan akan mengadakan penelitian disertasi dan sekaligus memohon bantuannya agar penelitian berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peneliti segera mengadakan pencatatan data-data keadaan geografis desa Tegalombo, dan data-data lainnyayang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Ketiga, langkah selanjutnya peneliti menemui beberapa informan dan ditambah informan yang lain, yang memiliki karakteristik sebagai informan yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan struktur masyarakat desa Tegalombo, proses migrasi sirkuler, dan efeknya. Maka hal yang harus dilakukan terlebih dulu adalah peneliti menemui perangkat desa lagi, guna menanyakan kembali; bagaimana struktur masyarakat desa Tegalombo? Pertanyaan berikutnya adalah siapa diantara penduduk desa Tegalombo ini yang pertama kali melakukan mugrasi sirkuler ke Sumatra (sebagai perintis)? dan siapa saja yang bisa di temui untuk mendapatkan data tentang proses migrasi sirkuler?

Untuk mendapatkan informasi mengenai hal ini, peneliti berusaha menemui beberapa orang perangkat desa, Ketua RW dan RT,  dan beberapa tokoh masyarakat serta beberapa keluarga migran sirkuler. Hal ini peneliti lakukan guna cross check data untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai struktur masyarakat, perintis migrasi sirkuler dan data  yang lain.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk bahan wawancara dalam rangkan mendapatkan informasi struktur masyarakat dan  proses migrasi sirkuler, antara lain sebagai berikut:

 

  1. Bagaimana struktur masyarakat di desa Tegalombo ini?
  2. Siapa warga desa Tegalombo yang melakukan migrasi sirkuler?
  3. Kemana saja mereka melakukan?
  4. Siapa diantara bapak-bapak yang bisa disebut sebagai perintis migrasi sirkuler desa Tegalombo ini?
  5. Apa aktivitas, dan pekerjaan bapak sebelum bapak melakukan migrasi?
  6. Bagaimana prosesnya bapak melakukan?
  7. Bagaimana peran istri ?

Beberapa pertanyaan tersebut di atas belum cukup untuk menjawab permasalahan penelitian, oleh karena itu diperlukan pertanyaan lain yang mampu menggali permasalahan lebih mendalam sebagai berikut: (1) siapakah pelaku migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial di desa Tegalombo, mengapa mereka bermigrasi, bagaimana pelaku migrasi mengkonstruksikan alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan migrasi sirkuler? (2) bagaimana konstruksi sosial proses migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, apakah ada keterkaitan antara proses migrasi itu itu dengan kesadaran akan jaringan sosial, apakah juga ada keterkaitan antara proses migrasi sirkuler dengan jaminan sosial seperti jaminan keamanan, kesehatan terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggalkan?

Keempat, langkah selanjutnya peneliti bertemu beberapa informan antara lain; Sudarna (perintis migrasi sirkuler) dan beberapa orang yang memiliki karakteristik sebagai pelaku migrasi sirkuler itu yakni; Sudarna, Jumari, Sunarto, Priyo Hartono, Supadi, Supardi, dan pelaku yang lain; Sarmidi dan Samijo, serta keluarganya, untuk mengadakan wawancara mendalam berikutnya dalam upaya menggali informasi lebih mendalam. Wawancara dengan mereka itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi peneliti lakukan beberapa kali sampai peneliti bisa mendapatkan informasi yang benar dan sampai peneliti bisa menyusun laporan disertasi ini,

Kelima, dalam langkah ini peneliti mengadakan wawancara mendalam kepada pelaku migrasi sirkuler tentang makna migrasi sirkuler. Dalam langkah ini juga  peneliti lakukan untuk mengkaji migrasi sirkuler dari realitas subjektif, ada makna apa migran melakukan migrasi? Bagiamana makna migrasi bagi migran itu sendiri? Adapun pertanyaanya sebagai berikut:

  1. Mengapa bapak melakukan migrasi sirkuler?
  2. Ada makna apa bapak melakukan migrasi sirkuler?
  3. Bagaimana makna migrasi sirkuler bagi migran?
  4. Bagaimana maknanya migrasi demi anak-anak?
  5. Bagaimana maknanya migrasi mencari ilmu?
  6. Bagaimana maknanya migrasi meningkatkan status sosial seseorang di desanya?
  7. Bagaimana maknanya migrasi merubah nasib?
  8. Bagaimana efek migrasi sirkuler terhadap lingkungan, tenaga kerja, dan kehidupan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu juga belum cukup untuk menjawab permasalahan penelitian berkaitan dengan makna migrasi, maka selanjutnya peneliti menyampaikan pertanyaan kepada subjek penelitian, bagaimana konstruksi sosial makna migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial bagi migran itu sendiri?

Wawancara mendalam tersebut peneliti lakukan tidak hanya sekali tetapi peneliti lakukan beberapa kali dalam kurun waktu selama 6 bulan. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang benar dan data yang bisa  dipertanggungjawabkan secara ilmiah sampai peneliti dapat membuat laporan disertasi ini secara tertulis.

Setelah laporan penelitian ini secara tertulis selesai, peneliti masih melanjutkan komunikasi dengan informan tersebut untuk pengecekan kebenaran data tersebut di atas, peneliti bertemu lagi dengan informan yakni Sudarna, Jumari, Priyo Hartono, Supadi, Supardi dan beberapa pelaku migrasi sirkuler yang lain.

Untuk memperkaya data dan validitas data maka selain mendapatkan informasi data dari pelaku migrasi sirkuler tersebut di atas peneliti juga bertemu dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.  Dalam hal ini peneliti juga bertemu dan memperoleh informasi dari ibu Sekretaris Desa dimana suaminya sampai sekarang masih boro ke Sumatera. Langkah ini terus dikembangkan sampai diperoleh gambaran yang benar tentang proses dan makna migrasisirkuler. Setelah diperoleh kebenaran data, dan informasi yang  ada kaitannya dengan migrasi sirkuler tersebut di atas, peneliti masih perlu  harus melakukan pengecekan data sampai diperoleh data yang benar sampai bisa menyusun laporan penelitian ini dengan benar.

  1. D.    Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langsung terjun ke kancah terutama untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan mobilitas migrasi sirkuler di Sragen, khusus di desa Tegalombo dihimpun data yang lebih detail, untuk  itu  dibutuhkan  metode  (1)  observasi  dan  dokumentasi, (2) wawancara mendalam.

  1. 1.      Metode Observasi dan Dokumentasi

Observasi dan dokumentasi ini digunakan untuk mempertahankan kebenaran ilmiah, sebagaimana ditegaskan oleh Gordon (1991), bahwa; “dasar-dasar pembatasan secara luas diterima oleh ilmuwan itu sendiri adalah kesaksian empirik, sebuah pernyataan adalah ilmiah jika diuji oleh observasi dan eksperimen (Gordon, 1991).

Observasi dan Dokumentasi dalam suatu penelitian kualitatif lazimnya berkaitan dengan situasi sosial tertentu. Setiap situasi sosial setidaknya mempunyai tiga elemen utama, yaitu: (1) lokasi/fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung (2) manusia-manusia pelaku atau actors yang menduduki status/posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu, dan (3) kegiatan atau aktivitas peran pelaku pada lokasi/ tempat berlangsungnya sesuatu situasi sosial.

Metode observasi dan dokumentasi ini digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang memberikan gambaran tentang situasi setempat atau social setting yang menjadi konteks mobilitas migrasi sirkuler. Social setting diperoleh melalui observasi dan dokumentasi yaitu melihat data lapangan dan mendengar informasi dari informan, dan cerita warga setempat.

Metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan: Aspek wilayah yang meliputi (1) potensi daerah yang dapat dikembangkan (2) siklus aktivitas pertanian dan kemiskinan (3)  analisis  pasar  kerja  (4)  lowongan  kerja  dan  penempatan  kerja (5) deskripsi ringkas lokasi penelitian.

Sedangkan Metode dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data-data antara lain: (1) keadaan geografis daerah penelitian, (2) data jumlah pelaku migrasi sirkuler,  (3) data pribadi pelaku migrasi sirkuler, dan  catatan-catatan lainnya yang relevan dengan  permasalahan penelitian.

Relevansi penggunaan metode observasi dan dokumentasi dengan permasalahan adalah, dalam rangka peneliti memperoleh data pelengkap, metode ini digunakan juga untuk mencocokkan beberapa informasi dengan data yang ada di lapangan.

  1. 2.       Metode Wawancara Mendalam

Wawancara ini peneliti gunakan dalam situasi dialogis maupun wawancara mendalam (in-depth) dengan subjek penelitian (pelaku migrasi sirkuler) secara bertahap. Pertama, kepada Sudarna (perintis migrasi sirkuler), Jumari (migran yang sukses), Sunarto (migran berdagang kain), Priyo Hartono (migran suami Carik  Desa), Supadi (migran yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya), Supardi (migran yang anaknya menjadi Sarjana). Kedua, peneliti wawancara dengan pelaku migrasi sirkuler yang sukses dan merintis usaha mebeler di desanya yakni Sarmidi dan Samijo. Ketiga, peneliti juga wawancara dengan tokoh masyarakat dan sesepuh desa yakni  Sri Hartini, dan Supatmo (perangkat desa) dan kepada informan lain yang bisa memberikan informasi tentang proses dan makna migrasi. Keempat, peneliti wawancara dengan pelaku migrasi yang tidak sukses (Dalimin)  dan pelaku migrasi yang gagal (Sungadi).

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian tersebut dengan alasan karena penelitian ini ingin memperoleh realitas senyatanya (emic-factors), karena itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil dari wawancara mendalam tersebut kemudian berikutnya dilakukan transkripsi, dan pemahaman agar ada kejelasan perbedaan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa literatur sehingga dapat diperoleh bahasa ilmiah yang tepat.

Dalam pelaksanaanya, peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan struktur masyarakat desa Tegalombo, proses migrasi sirkuler, dan makna nya, antara lain: Bagaimana srtuktur masyarakar desa Tegalombo dan bagaimana cara mengelompokkannya ? Siapa warga desa Tegalombo yang melakukan migrasi sirkuler? Kemana saja mereka melakukan? Siapa diantara bapak-bapak yang bisa disebut sebagai perintis migrasi sirkuler desa Tegalombo ini? Apa aktivitas, dan pekerjaan bapak sebelumnya? Bagaimana prosesnya ? Mengapa bapak melakukan? Ada makna apa bapak melakukan migrasi? Bagaimana makna migrasi bagi bapak? Bagaimana maknanya migrasi sirkuler demi anak-anak? Bagaimana maknanya, migrasi sirkuler mencari ilmu? Bagaimana maknanya, migrasi sirkuler meningkatkan status sosial seseorang di desanya? Bagaimana maknanya migrasi sirkuler merubah nasib? Bagaimana efeknya terhadap lingkungan, tenaga kerja, dan kehidupan masyarakat?

Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, masih ada beberapa pertanyaan yang lebih terfokus untuk menjawab permasalahan penelitian ini, antara lain (1) siapakah pelaku migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial di desa Tegalombo, mengapa mereka bermigrasi, bagaimana migran mengkonstruksikan alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan migrasi? (2) bagaimana konstruksi sosial proses migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, apakah ada keterkaitan antara proses migrasi itu dengan kesadaran akan jaringan sosial, apakah juga ada keterkaitan antara proses migrasi dengan jaminan sosial seperti jaminan keamanan, kesehatan terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggalkan?(3) bagaimana konstruksi sosial makna migrasi sebagai mobilitas dan gejala sosial bagi migran itu sendiri.

  1. E.     Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data ini menurut Dilthey, sebagaimana dikemukakan juga oleh pemikir fenomenologi, mengatakan bahwa peristiwa sejarah dapat dipahami dalam tiga proses yaitu: (1) memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku asli; (2) memahami arti atau makna kegiatan-kegiatan mereka pada hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah; dan (3) menilai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan gagasan yang berlaku pada saat sejarawan itu hidup. Proses (1) dan (2) merupakan fist order understanding dan proses (3) merupakan second order understanding.

Perspektif fenomenologi untuk memperoleh first order underdstanding adalah:

Pertama, meminta peneliti aliran ini untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar terkait dengan; (1) bagaimana struktur masyarakat desa Tegalombo? (2) siapakah pelaku migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial di desa Tegalombo, mengapa mereka bermigrasi?

Kedua, informasi-informasi itu belum cukup bagi peneliti, maka selanjutnya peneliti harus menanyakan lebih lanjut; (1) bagaimana migran mengkonstruksikan alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan migrasi? (2) bagaimana konstruksi sosial proses migrasi sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, apakah ada keterkaitan antara proses migrasi itu dengan kesadaran akan jaringan sosial, apakah juga ada keterkaitan antara proses migrasi dengan jaminan sosial seperti jaminan keamanan, kesehatan terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggalkan? dan (3) bagaimana konstruksi sosial makna migrasi sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial bagi pelaku migrasi itu sendiri?

First order underdstanding, jika pihak yang diteliti itu mengatakan, migrasi demi anak-anak, maka informasi tersebut belum cukup bagi peneliti. Peneliti harus menanyakan kembali bagaimana ia bermigrasi demi anak-anak, mengapa migrasi demi anak-anak dan bagaimana maknanya migrasi demi anak-anak. Begitu juga informasi dari informan bahwa migrasi ingin mencari pengalaman/ilmu, migrasi ingin merubah nasib. Informasi-informasi itu belum cukup bagi peneliti, maka berikutnya peneliti harus menanyakan kembali, bagaimana ia melakukan migrasi?  mengapa melakukan migrasi? Apa yang mendorong melakukan migrasi? bagaimana maknanya bagi mereka? bagaimana konstruksi sosial proses dan makna migrasi sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial bagi pelaku migrasi itu sendiri?

Beberapa pertanyaan di atas perlu disampaikan untuk memperoleh informasi tentang fenomena migrasi sirkuler yang dilihat sebagai realitas subjektif. Informasi seperti inilah yang disebut ekternalisasi menurut pandangan Berger.

Ketiga, informasi-informasi itu belum cukup untuk menjawab permasalahan penelitian ini, kemudian peneliti berkewajiban untuk melakukan rekonstruksi dan interpretasi agar informasi yang satu dapat dijelaskan dalam pertaliannya dengan informasi yang lain sehingga akan diperoleh suatu makna yang baru. Makna yang baru inilah yang disebut second order understanding dalam fenomenologi atau objektivasi menurut pemahaman Berger.

Teknis  analisis data tersebut dilakukan di lapangan atau bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan sesudahnya. Menurut Milles (1992) ada dua  hal yang penting dalam analisis tersebut;  Pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi analisis ini tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:15-21).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dalam hal ini peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan struktur masyarakat, pelaku igrasi sirkuler,  prosesnya, dan maknanya, bagaimana makna migrasi bagi migran itu sendiri? bagaimana maknanya, migrasi demi anak-anak? bagaimana maknanya, migrasi mencari ilmu? bagaimana maknanya, migrasi meningkatkan status sosial seseorang di desanya? bagaimana maknanya migrasi merubah nasib? bagaimana efek migrasi terhadap lingkungan, tenaga kerja, dan kehidupan masyarakat? bagaimana pelaku migrasi mengkonstruksikan alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan migrasi? bagaimana konstruksi sosial proses migrasi sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial, apakah ada keterkaitan antara proses migrasi itu dengan kesadaran akan jaringan sosial, apakah juga ada keterkaitan antara proses migrasi dengan jaminan sosial seperti jaminan keamanan, kesehatan terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggalkan? dan bagaimana konstruksi sosial makna migrasi sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial bagi pelaku migrasi itu sendiri?

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tentang fenomena migrasi sirkuler tersebut di atas.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis (peneliti) mulai mencari makna migrasi sirkuler dan prosesnya. Dengan demikian, aktifitas analisis merupakan proses interaksi antara ketiga langkah analisis data tersebut, dan merupakan proses siklus sampai kegiatan penelitian selesai.

F. Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan).

Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan, seperti disarankan oleh Lincoln dan Guba, yang meliputi: kredibilitas (credibility), transferabilitas (transferability), dependabilitas (dependability), konfirmabilitas (confirmability) (Lincoln, dan Guba, 1985: 298-331).

Adapun penerapannya dalam praktek adalah bahwa untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan fenomena migrasi sirkuler (proses dan maknanya) maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan secara kritis, maka paling tidak ada beberapa  teknik yang diajukan, yaitu:

Pertama, perpanjangan kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu di dalam mencari data di lapangan, mengadakan wawancara mendalam kepada (Sudarna) sebagai perintis migrasi sirkuler dan kepada migran yang lain tidak hanya dilakukan satu kali tetapi peneliti lakukan berulang kali, berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar, perlu diadakan ceking data sampai mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selanjutnya harus dilakukan pengamatan secara terus-menerus termasuk kegiatan pengecekkan data melalui informan lain untuk menanyakan kebenaran informasi dari Sudarna tersebut dan data yang lain yang penting. Dan kemudian data yang benar tersebut dilakukan triangulasi. Kebenaran data juga bisa diuji melalui diskusi dengan teman-teman sejawat, diskusi ini di samping sebagai koreksi terhadap kebenaran data yang merupakan hasil dari interpretasi informan penelitian juga untuk mencari kebenaran bahasa ilmiah dalam interpretasi terhadap interpretasi tersebut. Kemudian dilakukan analisis kasus negatif, pengecekan atas cakupan  referensi, dan pengecekan informan.

Kriteria kedua, untuk memenuhi kriteria bahwa; hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena migrasi yang dilihat sebagai realitas subjektif  dari perspektif fenomenologi, dapat diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain yang memiliki tipologi yang sama.

Kriteria ketiga, digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan melakukan evaluasi apakah si peneliti sudah cukup hati-hati dalam mencari data, terjadi bias atau tidak? apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan datanya dan, penginterpretasiannya.

Sedangkan kriteria keempat, untuk menilai mutu tidaknya hasil penelitian, jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian itu sendiri, dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi, serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang cukup.

 

Standard

SEMINAR INTERNASIONAL

AN IMPACT OF ECONOMIC GLOBALIZATION ON THE  INDONESIAN INDUSTRIALIZATION PERFORMANCE

Tjipto Subadi, Didit Purnomo & Zainal Arifin

Economics School
School Of Trainer And Training Education
Muhammadiyah University Of Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura
Phone (0271) 717417,719483 Fax : 715448 Surakarta Central Java Indonesia

ABSTRACT
In globalization era, a process of long-term economic development can causes a change in a country’s economic structure. Indonesia, for example, has transformed from economy dominated by an agricultural sector to economic modern dominated by an industrial sector with dynamic increasing returns to scale as a main drive for economic growth. A manufacturing industrial sector as a characteristic of the Indonesian modern economy is not optimal. A manufacturing industry sector phenomenon in developed countries, included in Indonesia, is relatively underdeveloped. This results from such factors as low-skilled human  resources and low technology. Such a condition is greatly influenced by low-structural aspect such as dependence on high import, limited export and market, regional concentration, middle-sized technology industry, and low technology industry development; and low-organizational aspect such as underdeveloped-small-sized industry that consequently produces relatively small added-value, low capacity in technology transfer and development, and low human resource. The Indonesian manufacturing industrial performance makes export development and quality and
competitive export low. As a solution to the problem, it is necessary to develop such components as labor force efficiency, labor force’s education, organizational performance, financial-organizational performance, government policy evaluation, and accessibility to international trade. These will significantly affect an increase in economic growth and competitive export as a result of empowering a manufacturing industrial performance. Accordingly, for planning the future development, it needs to find an alternative industrialization strategy for developing a manufacturing industrial sector in this country. This strategy must increase an economic added-value, economic efficiency, and fall any dependence on import.

Fields of Research: Manufacturing industry, labor force, competitive export

1. INTRODUCTION
In recent years, many economists and critics think that globalization is a historical certainty; therefore, people throughout the world must face it. The idea is coined as a reaction to a few of economists who concern about developing uncertain global economy and that subject to any instability. It is primarily a consequence of increasingly wild global economy whereas all the countries do not have a strongly competitive potency for facing a global finance that can easily penetrate a boundary of county territory, and greatly makes a country difficult to control it.

Globalization era can change a pattern of the businessman’s behavior in production process, economic structure and a government’s economic policy. A change in production process can cover the use of production factors efficiently and intently and expand a trade and investment in tradable sectors, and nationally competitive industries. A change in economic structure may include a change in economic sector and traditionally-orientated sector to modern sector. This development can make any implication to a change in a policy of firm’s micro economy, macro economy, market, etc.

Globalization explains two main points: first, it describes a process of integrating global market into borderless market; and second, it plays a role in making an economy more efficiently and soundly toward developing people throughout the world. It means that according to the proponents of globalization, there will not be o option for all countries to be in the era if they leave behind or get isolated in increasingly-advanced global economy.

Globalization can cause a new challenge and chance for a development process in Indonesia. In such an era, businessmen will be more increasingly competitive. Consequently, each businessman must apply and implement a properly competitive strategy effectively and efficiently (Kuncoro, 2004). In this context, it must be necessary to employ a modern ‘war strategy.’ For achieving any successfulness in competition, it needs three points (D’Aveni, 1995): 1) a vision of change and interference; 2) a capability by keeping and developing a flexible and fast capacity for making a response to changes; and 3) a tactic influencing a competitor’s strategy and goal (Syamsiah Badruddin: 2009).

2. LITERATURE REVIEW
A process of developing a country’s economy is frequently termed as a process of structural transformation. This development process is remarked by change in sector contribution to national output as a consequence of shift in national labor force from industrial to service sectors. The service sector is said to be the highest stage of economic development process (Arief, 1998).

A development conception does not really need to be related to spatial aspects. In most cases, however, a development that is frequently formulated based on economic consideration is really favorable. This is reflected by such advanced countries as
Singapore, Hong Kong, and Australia. The economic policy of the countries is generally formulated conceptually in consideration with accountably socio-politic and environmental aspects. Therefore, an economic policy can be described transparently and fairly and it meets planning requirements. In the social aspect, people aspiration and social capital must be considered and kept, and their function must be developed. In terms of the environmental aspect, an aspect of natural capital must be preserved for human beings’ welfare. The most important thing, but, is a decision taking must be running well and free from a variety of moral hazard highly subject to vested interest and rent seeking. Thus, the outcomes of development can fairly be helpful for people across interregion and inter-generation. Empirically, the implication of spatial analysis aspect as stated above is less relevant (Nugroho and Rochmin Dahuri, 2004).

As stated by Tambunan (2001) in reference to a research by Chenery’s and Syrquin’s (1975) on a economic-structural transformation, in line with the raise of income per-capita, a country’s economy will shift from agricultural sector to industrial sector. This transformation can be seen from a value of aggregate output or added value for each sector in establishing gross domestic products (PDB). In a long term, the change shows a pattern of economic structure.

3. DATA AND METHODOLOGY
This article is an empiric study where the data used were secondary, including literatures and journals. The data were descriptively analyzed. Finding and Discussion A decision taking of industrial strategy needs a deep analysis internally and externally. There are two points in consideration: 1) industrial condition and its competitor; and 2) a firm’s capability to compete, resources, internal strength and weakness, and market positioning.

Tambunan (2001: 67-70) states that a manufacturing industrial sector in Indonesia also has a lot of problems, including technology and human resources. In comparison with other developed countries, primarily low-income countries or lower-industrial development countries, for example, Africa, South Asia (except India), and few of Central America, Indonesia has a potency or development of technology and qualified human resources.

In the study of a manufacturing industrial sector, UNIDO (2000) tries to classify the problems of sectors into two categories: 1) structural weakness and 2) organizational weakness.
a. Structural Weakness
The structural weaknesses are as follows:
1) export basis and limited market
2) dependence on high import
3) no middle-sized technological industry
4) regional concentration
b. Organizational Weakness
The organizational weaknesses are as follows:
1) underdeveloped small- and middle-sized Industry
2) market concentration
3) low capacity in transferring and developing teechology
4) low human resources

In their study, Setyawan and Patkhurrohman (2004) stated that nowadays Indonesia faces a serious-economic problem in relation to a low-growth export. It is due to ambiguity of industrialization policy. It is suggested that the policy be establishing an industry in relevant to the Indonesian economic potency. Establishing an industry, however, needs to consider several things: first, can its products be sold internationally? It will not be useful to develop an industry if its products are not sold. Second, is a newly-established industry needs a protection? Providing any protection to an industry is contrary with a free trade principle. In their research, Zhu and Trefler (2004) stated that any protection for an infant industry in a developed country is due to a very low-technological advance in comparison with advanced countries. Third, an industrialization policy is related to a country’s investment policy. This policy is essential to build a strategic partner with an investor. In their study, Ellis and Fausten (2004) found that the classification of foreign investment industry is dependent on what the strategic partner is.

In a view of a majority of countries, industrialization is greatly needed to ensure an economic growth. A lot of countries, in fact, state that there is no economy that merely relies on primary sectors to be able to reach a high income per capita, including Indonesia. Since a five-year development 1 (1969), Indonesia has done any industrialization. From 1969 to 1997 economic crisis, an income per capita in Indonesian people had highly raised annually. If the country merely had relied on agricultural and oil and gas sectors, Indonesian with 200 million people would have never achieved a 7% economic growth and an income per capita above US$1,000 in the mid of 1997. Industrialization is a logical stage in a process of change in an economic structure. This step is historically actualized by an increase in contribution to a manufacturing industrial sector in consumer demand, production, export, and work opportunity (Tambunan, 2001).

A result of annual survey by WFF (2007), published in The Global Competitiveness Report in 2007-2008 showed that from 131 countries in the research samples, Indonesia is in the ninety-third rank in terms of the following question: could the entrepreneurs (respondents) relied on police services for protecting their businesses from criminality (see Table below). The instability of a country may be a serious problem for an entrepreneur (if it does not cause a civil war), but a problem of criminality and unclear Act that protects a businessman’s rights in transactions of land trade and business dispute strongly disturbs or makes investors anxious to invest their capital in the country.

Ranks                                                      Countries
1                                                                Finland
2                                                                Denmark
3                                                                German
4                                                                Singapore
5                                                                Swiss
6                                                                Irish
7                                                                Hong Kong SAR
8                                                                Norway
9                                                                Austria
10                                                              Arabic Emirate Union
93                                                              Indonesia
131                                                            Venezuela

A result of survey by World Bank reported a number of interferences in a process of beginning an investment business in Indonesia, including a procedure, time and cost for a business. In general, the rank of ease for running a business was increasingly better, from the 133rd in 1996 to 123rd in 1997. In comparison with the ASEAN other countries, however, it was much worse. The country would be better in rank than Lesotho, Algeria, and Egypt. The most serious problem for running a business is a process of beginning a business that averagely take 105 days. It takes longer time than such countries as Singapore (5 days), Malaysia (24 days), Thailand (33 days), Vietnam (50 days), and Philippine (58 days). In this group, Indonesia is in the 168th of 178 countries.

Several issues in license in Indonesia can be classified into the following. First, an overlapping policy and less consistent makes an uncertainty for running a business. A lot of rules and regulations and inconsistency frequently reflect an unclearness of Act and cost; therefore, it is very difficult to rationally predict a profit in running a business. Second, many organizations without coordination ultimately makes an inefficient bureaucracy. A bad coordination among departments has been one of the classical problems in Indonesia.

Third, corruption directly results in an economy with a high cost. Ironically, Rustiani (2008) stated that the corruption always takes place in every public service, particularly license. Furthermore, she stated that a license structure of business in Indonesia has been a regime. This structure makes the Indonesian license take more time and be the most expensive in the world. Her arguments refer to a study by Asian Foundation in 5 municipalities/regencies in Indonesia, indicating that the length of time for HO, TDP, and SIUP takes 107 days with a cost of Rp. 931,000.

Actually, the Indonesian government has improved an investment climate at home. One of the real actions is issuing a new Act of investments, or generally termed as UU PMA No. 25, 2007. This Act has covered all essential aspects (including a service, coordination, facility, investors’ rights and obligation, labor force, and sectors that can be reached by investors) closely related to rise an investment by the government and an certainty for making an investment by investors or entrepreneurs.

In addition to a bad infrastructure, an inefficient government bureaucracy can also result in a serious problem in s business. The Indonesian institution is low in quality. Referring to a finding of survey on corruption perception by International Transparency, Indonesia positioned the 134th rank as the most corrupted of 163 countries in the world (BI, 2008). It is due to an increasingly bad coordination between central government and regional government for running a regional autonomy. Many government rule and regulations and Presidential decree can not work effectively because between central government and regional government has an interest in investing a capital in the region.

Whether this problem comes into being or there is no coordination central government and regional government is technically due to further statements, including in Article 11 of Act No 22 about Regional Government, and regional capital investment that can impact on an inefficiency in business license. Because of an unclear guide, the central government and regional government will be different from understanding an authority in regional capital investment. The bad coordination between the two governments has been a disincentive factor in growing an investment in the region. In addition, the bad coordination among the regional governments has resulted in a high economic cost. It is clearly due to the lack in vision and same understanding between central government and regional government or among the regional governments in relation to development or importance of investment. According to Astuti and Astono (2007), the bad coordination between the two governments is due to the following: in particular, the regional government frequently makes a policy that deviates from a fixed rule. Accordingly, it understands every policy differently when this is realized by an entrepreneur.

4. CONCLUSION AND IMPLICATION
A manufacturing-industrial performance in Indonesia shows a low export development and low competition. As a solution to the problem, it is necessary to develop such components as labor force efficiency, labor force’s education, organizational  performance, financial-organizational performance, government policy evaluation, and accessibility to international trade. These will significantly affect an increase in economic growth and competitive export as a result of empowering a manufacturing industrial performance. Accordingly, for planning the future development, it needs to find an alternative industrialization strategy for developing a manufacturing industrial sector in this country. This strategy must increase an economic added-value, economic efficiency, and fall any dependence on import.

5. REFERENCES
Arief, Sritua. 1998. Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayan Rakyat dalam Arus Globalisasi. Zaman Wacana Mulia.

Blonigen, Bruce A, Christopher J Ellis dan Dietrich Fausten (2004). Industrial Groupings and Foreign Direct Investment. Journal of International Economics 65, pp 75-91.

Setyawan, Anton Agus dan Fatkhurrohman. 2004. Investasi, Ekspor Dan Masalah De Industrialisasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.5 No.2, Desember 2004.

Tambunan, Tulus. 2001. Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus di Indonesia. Ghalia Indonesia.

Thompson, Athur A., dan A.J. Strickland III, 2003, Strategic Management: Concepts and Cases, New York: McGraw-Hill, Irwin.

Zhu, Susan Chun dan Daniel Trefler (2004). Trade and Inequality in Developing Countries: A General Equilibrium Analysis, Journal of International Economics 65, pp 21-48.

 

 

Standard

ISLAM DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Islam dan Kepemimpinan Nasional

 Oleh: TjiptoSubadi

 Setelah melantik 34 menteri dalam Kabinet Kerja, Presiden Jokowi, Wapres Muhammad Jusuf Kalla dan para menteri bergerak cepat untuk mewujudkan berbagai program kerja bagi kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah diluncurkannya KIP, KIS dan KKS. Selain itu para anggota kabinet sama mencontoh Presiden Jokowi yang dikenal suka blusukan, mereka sama blusukan di berbagai tempat yang menjadi wilayah kerjanya, meskipun terjadi pro-kontra fenomena blusukan oleh para pejabat ini secara soiologis bisa memberikan pengaruh positif dan menjadi pendidikan masyarakat, karena bagi pemimpin blusukan adalah kekuatan politik untuk mendominasi masyarakat.

Tentu saja sistim blusukan itu positif jika diniati untuk mensejahterakan rakyat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab melakukan blusukan bukan untuk pencitraan diri atau lagi menjadi trend para pejabat tinggi negara. Blusukaan itu bukanlah sistim baru, sebab sudah sering dilakukan Khalifah Umar bin Khattab 15 abad lalu di Ibu kota Madinah. Dimana waktu itu Khalifah Umar sering blusukan pada malam hari dengan ditemani budaknya, untuk mengontrol kondisi rakyatnya di Madinah sebagai rasa tanggung jawab atas kepemimpinan yang dipikulkan kepundaknya.

Maka tidaklah mengherankan jika Khalifah Umar dinilai sebagai salah seorang pemimpin yang berhasil di dunia. Bayangkan, dibawah kepemimpinannya selama 10 tahun, Khalifah Umar berhasil menaklukkan dua super power dunia di abad 7 masehi, yakni imperium Romawi Timur dan Persia. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar wilayah kekuasaan Kekhalifahaan Islam meluas hingga seperenam belahan dunia, rakyatnya semakin sejahtera, hukum ditegakkan dan semua penganut agama selain Islam dijamin bebas melaksanakan ibadahnya dengan dilindungi negara. Kesuksesan Khalifah Umar dalam memimpin Negara jelas tidak bisa dilepaskan dari didikan dan gemblengan guru politiknya, Nabi Muhammad Saw.

Kepemimpinan Islam

 Seorang pemempin hendaknya mengambil pelajaran dari peristiwa perintah sholat lima waktu dalam  Israk Mikraj, yang mengandung beberapa aspek penting dalam kehidupan umat manusia, baik habluminallah (hubungan vertikal dengan Allah Swt) seperti perintah menjalankan kewajiban sholat lima waktu, maupun  habluminanaas (hubungan horisontal dengan umat manusia) seperti masalah kepemimpinan. Makna dari sholat itu sendiri juga mengandung dimensi kepemimpinan.

Makna dari Sholat  itu terdapat dalam kitab Qira’ah Siyasiyah Li Sirah Nabawiyah, Syekh Muhammad Rawwas Qal’ah Jie, Guru Besar Universitas Kuwait menjelaskan, terdapat tiga dimensi politik dan kepemimpinan dalam peristiwa Israk Mikraj Nabi Muhammad Saw.

Pertama, dimensi kepemimpinan dunia. Pasalnya, kepemimpinan dunia sebelum terjadinya peristiwa Israk Mikraj berada ditangan bangsa Yahudi Israel. Sebab dua agama Samawi sebelumnya yakni Yahudi dan Nasrani diturunkan dan menjadi agama bangsa Israel. Tetapi para pengemban agama tersebut sudah tidak layak lagi untuk memimpin dunia karena mereka telah mendistorsi agamanya dan mengganti petunjuk-petunjuknya. Sehingga harus ada agama baru yang lurus dengan orang-orang yang bersih dan terpercaya untuk menggantikan dua agama sebelumnya dan menggantikan posisi bangsa Yahudi Israel dalam memimpin dunia.

Maka kehadiran Nabi Muhammad Saw di Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dalam peristiwa Israk Mikraj menjadi pertanda bahwa agama Islam yang dibawanya dan umat Islam yang dipimpinnya bakal memegang tampuk kepemimpinan dengan membawa dunia pada rahmatan lil alamin. Itu sudah terbukti hingga seribu tahun kemudian sampai datangnya impelialisme Barat yang menjajah negeri-negeri Islam.

Kedua, dimensi kepemimpinan ideologis. Rasulullah Muhammad Saw menjadi imam ketika sholat bersama para Nabi dan Rasul  sebelumnya di Masjidil Aqsha. Hal itu menunjukkan Nabi Muhammad Saw  adalah pemimpin para Nabi dan Rasul yang mayoritas berasal dari bangsa Yahudi Israel tersebut. Sehingga telah terjadi pergeseran kepemimpinan dunia dari bangsa Yahudi Israel kepada umat Islam pengikut Nabi Muhammad Saw.

Ketiga, dimensi kekuasaan. Perjalanan Israk Mikraj Nabi Muhammad Saw dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis  Palestina, menunjukkan wilayah Palestina yang saat itu menjadi wilayah Romawi Timur (Kekaisaran Bizantium), kelak akan menjadi wilayah kekuasaan Islam.

KepemimpinanNasional

 Indonesia dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, memang memerlukan kepemimpinan kuat sekaligus memiliki sifat dan karakter Kenabian. Sebab jika tidak, lambat atau cepat virus disintegrasi bangsa akan menyebar sehingga dikhawatirkan akan mampu memecah belah NKRI.

Tanda-tanda kearah itu sudah semakin tampak dengan munculnya bebrapa permasalahan bangsa, yang antara lain; disorientasi dan kurang dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, melemahnya kemandirian bangsa, ancaman disintegrasi bangsa. Permasalahan bangsa yang sangat memprihatinkan munculnya dua kubu KMP dan KIH yang saling berhadapan di DPR RI, yang juga dikhawatirkan akan juga mampu memecah belah NKRI sementara masyarakat belum sepenuhnya berhasil melepaskan dari ekses negatif Pilpres yang sempat membelah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu sifat kepemimpinan Nabi tersebut menjadi sangat penting untuk dimiliki sekaligus diimplementasikan kedalam sikap dan tindakan para pemimpin nasional, ke empat sifat kepemimpinan tersebut adalah: Pertama, seorang pemimpin bangsa Indonesia harus memiliki sifat shiddiq (jujur). Seorang pemimpin bangsa harus tahan terhadap godaan duniawi berupa harta benda yang melimpah, sehingga memiliki pembawaan kehidupan zuhud, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, meski berhasil menguasai Romawi dan Persia yang kaya raya, namun kehidupan sehari-harinya tetap sederhana bagai rakyat jelata. Juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebelum jadi Khalifah di era Dinasti Bani Umayah, berprofesi sebagai pedagang berlian dengan kekayaan 400.000 dinar, namun setelah tiga tahun menjabat Khalifah kekayaannya habis tinggal 400 dinar, untuk keperluan Negara dan bangsa sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera.

Kedua, seorang pemimpin bangsa Indonesia wajib memiliki sifat amanah termasuk amanah dalam memegang jabatan. Sebab jika tidak, maka dalam diri seorang pemimpin itu akan bersemayam virus munafik, yaitu: jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah berkhianat, jika berbicara berbohong. Kalau seorang pemimpin sudah tidak bisa dipegang janjinya, selalu berkhianat serta bohong perkataannya, maka sesungguhnya dia telah memiliki sifat-sifat munafik. Jika negara dipimpin orang munafik, maka tunggulah kehancurannya.

Ketiga, seorang pemimpin bangsa Indonesia wajib memiliki sifat tabligh, yakni selalu menyampaikan kebenaran dan memberi tauladan kebaikan kepada rakyatnya. Jika perkataan dan tindakan seorang pemimpin selalu berlawanan, maka rakyat tidak akan percaya lagi.

Keempat, seorang  pemimpin bangsa Indonesia harus memiliki fathonah (kecerdasan dan kepandaian). Seorang pemimpin wajib cerdas dengan memiliki IQ yang tinggi, sebab jika pemimpin IQ nya pas-pasan, maka dikhawatirkan dia tidak akan mampu memimpin bangsa sebesar, seluas, sekompleks dan seheterogen bangsa Indonesia ini. Apalagi nanti dalam menjalankan policy hubungan internasional yang sangat kompleks dan rumit dengan bangsa-bangsa lain.

Dengan memiliki keempat sifat dan karakter Kenabian itu, maka insya’ Allah pemimpin nasional Indonesia akan mampu memimpin bangsa dan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia ini menuju negara yang adil, makmur, demokratis, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo dibawah lindungan Allah Swt. (Sumber Harian Pelita, 12 November 2014)

Penulis: Dr Tjipto Subadi MSi

(Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Geografi FKIP dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. e-mail: tjipto.subadi@ums.ac.id)

 

 

 

Standard

A MODEL FOR DEVELOPING PROFESSIONAL TEACHERS (A Research with Lesson Study Approach to Sukoharjo Muhammadiyah Schools)

A MODEL FOR DEVELOPING PROFESSIONAL TEACHERS

(A Research with Lesson Study Approach to Sukoharjo Muhammadiyah Schools)

Tjipto Subadi

 Geographical Education

School of Teacher and Training Education – Muhammadiyah University of Surakarta

Jln. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102 Telp: (0271) 717417

e-mail: tjipto.subadi@ums.ac.id

HP. 0816652241

Abstract

This study aims at describing 1) problems with improving the teachers’ professional of Sukoharjo Muhammadiyah schools through lesson study; 2) effective implementation to improve the teachers’ professional; 3) a model validation of the teachers’ professional development in a limited scope; and 4) an active, innovative, creative, effective, and comfortable learning model with lesson study for improving the teachers’ professional. The study used a qualitative-phenomenological approach. The paradigm referred to a social definition with micro analysis. The subject of the study included the heads of National Education, principals, teachers, and members of the Regional House of Representatives. The techniques of gathering data were observation, documentation, and interview. The data analysis used a first order understanding and second order understanding. It could be concluded that 1) there were four problems with improving the teachers’ professional, including internal, external, and commitment and willingness of the teachers. 2) The effective implementation of lesson study was a class action research-based with plan-do-see stages, coordinated by the principals’ work association, and a course teacher association-based.

 

 

Keywords: lesson study, K3S, KKG, first order, second order, understanding,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL PEMBINAAN PENDIDIK PROFESIONAL

(Suatu Penelitian dengan Pendekatan Lesson Study pada Guru-Guru Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo)

 Tjipto Subadi

 Pendidikan Geografi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jln. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102 Telp: (0271) 717417

e-mail: tjipto.subadi@ums.ac.id

HP. 0816652241

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mendiskripsikan; 1) identifikasi permasalahan peningkatan profesional guru-guru sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo melalui lesson study, 2) langkah-langkah lesson study yang efektif untuk meningkatkan profesionalitas guru tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, paradigmanya definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro, subjek penelitiannya kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, anggota DPRD. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan fist order understanding dan second order understanding. Kesimpulan penelitian ini: 1) terdapat empat masalah dalam upaya meningkatkan profesionalitas pendidik yaitu: permasalahan internal, eksternal, komitmen dan kemauan guru 2) Langkah-langkah lesson study yang efektif adalah lesson study berbasis research PTK (Penelitian Tindakan Kelas); dengan tahapan plan-do-see; dikoordinasikan melelui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), implentasi lesson study berbasis MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

 

Kata Kunci: peningkatan, profesional, pendidik, lesson study, validasi, model

Standard

Presiden Jokowi, Koperasi dan UKM Oleh: TjiptoSubadi “Jika sebuah jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak professional), maka tunggulah kehancurannya.” (Al Hadist)

Presiden Jokowi, Koperasi dan UKM

Oleh: TjiptoSubadi

“Jika sebuah jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak professional), maka tunggulah kehancurannya.” (Al Hadist)

Sudah dapat dipastikan setelah Jokowi Presiden terpilih dilantik Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi Presiden RI pada Senin (20/10), Presiden Jokowi akan segera mengumumkan susunan kabinetnya. Semula disebutkan ada 34 menteri dan 3 menko, tetapi belakangan dirubah menjadi 33 menteri dan 4 menko. Tetapi yang jelas, terdapat 34 nama menteri yang diserahkan tim transisi ke KPK.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, siapa tokoh yang akan ditunjuk sebagai Menteri Koperasi dan UKM?

Pertanyaan itu menjadi penting mengingat potensi UKM di Indonesia sangat besar sebagai pilar ekonomi kerakyatan, potensi UKM itu di tunjuukkan oleh www.scribd.com/doc/89210598/Ukm-Dan-Pemberdayaan-Masyarakat bahwa jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Secara sektoral, pemberdayaan masyarakat pada populasi UKM di tahun 2007 lebih dari separuh (52,5 persen) bergerak di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 28,1 persen, dan sektor industri sebanyak 6,5 persen. Sementara jumlah tenaga kerja padakelompok UKM 46,4 persen berada di sektor pertanian, diikuti sektor perdagangansebanyak 25,2 persen, dan sektor industri sebanyak 11,4 persen.

Saat ini terdapat 200 ribu unit Koperasi dan 45 juta UKM diseluruh Indonesia dimana mereka sangat berharap akan kebijakan Presiden Jokowi yang pro Koperasi dan para pengusaha kecil dan menengah. Pasalnya, selama ini sudah terbukti Koperasi dan UKM mampu bertahan dari berbagai terjangan badai krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 dan 2008 lalu, sementara para konglomerat pemilik perusahaaan raksasa justru sama gulung tikar bahkan kabur keluar negeri karena menanggung hutang segunung kepada rakyat Indonesia. Data ini menjadi sangat penting sebagai pertimbangan siapa Menteri Koprasi dan UKM yang akan diamanahi oleh Jokowi.

Memang sejak menjabat Walikota Surakarta (2005-2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), Jokowi dikenal pro rakyat kecil dengan strategi blusukannya yang sangat popular itu. Maka tidaklah mengherankan jika masyarakat Koperasi dan UKM sangat berharap pada pemerintahan Jokowi- JK nantinya akan mampu mengentaskan kemiskinan yang saat ini berjumlah 28,6 juta jiwa versi BPS tahun 2012 dari 245 juta penduduk Indonesia, sementara versi World Bank mencapai 49 persen atau 120 juta orang.

Jika kebijakan Presiden Jokowi tentang UKM nantinya tetap berpijak dari Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah : “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidangusaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” nantinya tetap menjadikan Koperasi sebagai tonggak utama ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah bahkan soko guru perekonomian nasional, maka dapat diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 6 persen pertahun bahkan bisa mendekati satu digit. Hal itu sudah terbukti di China, dimana pemerintahnya sangat pro usaha kecil dan menegah, sehingga perekonomian China berkembang sangat pesat bahkan pernah mencapai 12 persen pertahun. AS sebagai kekuatan utama ekonomi dunia sampai khawatir akan dilibas China dalam perdagangan global.

Seharusnya membangun kekuatan ekonomi koperasi bisa dimulai dari pedesaan, apalagi setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bisa bersinergi dengan KUD-KUD yang jumlahnya ribuan dan telah menyebar di 81.000 desa di seluruh Indoensia, sehingga akan memunculkan kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. Pasalnya,  UU Desa memberikan paying hokum atas BU   Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Sebagaimana dimaknai pada pasal 33 UUD 1945, sesungguhnya esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat di desa. Apalagi pada UU Desa juga disebutkan anggaran tiap desa akan dipatok sebesar Rp 1,4miliar per tahun. Seharusnya minimal 20 persen anggaran itu bisa digunakan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi. Jadi jangan hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata apalagi jadi “bancakan” sehingga sebagian masuk kantong aparat desa, jika ini terjadi maka  akan timbul masalah baru di pemerintah Desa yaitu “korupsi”

Denganj umlah anggota koperasi yang mencapai 35 juta orang  dan volume usaha sebesar Rp 150 triliun atau 8 persen APBN 2014 yang mencapai Rp 1800 triliun, maka pemerintah Presiden Jokowi nantinya tidak bisa lagi memandang sebelah mata atas kekuatan ekonomi koperasi, apalagi jumlah UKM mencapai 45 juta pengusaha. Jelas kontribusi Koperasi dan UKM dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia sangatlah besar. Bahkan saya berani mengatakan, mustahil pemerintah mampu mengentaskan kemiskinan tanpa peran serta Koperasi dan UKM di Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat Koperasi dan UKM sangat berharap Presiden Jokowi nantinya menunjuk anggota Kabinet sebagai Menteri Koperasi dan UKM adalah tokoh yang benar-benar mengerti dan faham betul akan selukbeluk Koperasi dan UKM, bahkan selalu mengabdikan hidupnya untuk pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia, sehingga benar-benar professional sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Jangan hanya karena politik transaksional dan politikbalasbudi, maka tokoh partai yang sama sekali tak faham akan selukbeluk Koperasi dan UKM dipilih untuk memimpin Kementerian Koperasidan UKM.

Memang selama dua periode pemerintahan Presiden SBY, Menteri Koperasi dan UKM dijabat tokoh partai politik. Meski diakui tidak semua menteri dari parpol tidak professional bahkan ada dari mereka yang benar-benar profesional. Namun bagaimanapun, kalau Menteri Koperasi dan UKM dari parpol, maka vocus perhatiannya akan terbelah antara partai dan kementerian, sehingga kinerjanya kurang maksimal. Berbeda kalau berasal dari tokoh sipil professional yang benar-benar mengetahui seluk beluk koperasi dan UKM di Indonesia, sehingga akan mampu memajukan para pengusaha kecil dan menengah yang tergabung dalam koperasi dan ukm yang diharapkan akan berkembang menja dipengusaha besar. (*)

Penulis:

Dr Tjipto Subadi MSi

(Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Geografi FKIP dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Email: tjipto.subadi@ums.ac.id)

Standard

PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DAN SISTEM PENILAIAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK BERBASIS LESSON STUDY

Oleh:
Tjipto Subadi
Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: tjipto.subadi@ums.ac.id

Abstrak

Tujuan elatihan ini mengkaji dan memahami; 1) Rasionalisasi dan Elemen perubahan Kurikulum 2013; 2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 3) Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD); 4) Strategi implementasi Kurikulum 2013; 5) Cara membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis Kurikulum 2013; 6) Proses pembelajaran dan proses penilaian sesuai tuntutan Kurikulum 2013; 7) Scenario dan proses pelaksanaan pembelajaran berbasis saintifik; 8) Kemampuan guru mengimplementasi Kurikulum 2013 berbasis lesson study. Metode yang digunakan; workshop dan pelatihan. Tempat di LPMP Jawa Tengah. Penyelenggaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan 21 s.d 27 April 2014. Peserta; guru SD/MI se Jawa Tengah (282 guru). Hasil yang dicapai; Memberikan gambaran yang jelas (pemahaman) tentang Kurikulum 2013 (Rasionalisasi dan Elemen perubahan Kurikulum 2013; Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD): Strategi implementasi Kurikulum 2013; Cara membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) berbasis saintifik; Proses pembelajaran dan proses penilaian sesuai tuntutan Kurikulum 2013; Scenario dan proses pelaksanaan pembelajaran berbasis saintifik; kemampuan guru mengimplementasi Kurikulum 2013 berbasis lesson study).

Kata Kunci: rasionalisasi, kurikulum, saintifik, lesson study

Standard

1. Hukuman Mati bagi Koruptor. 2. Bukan Bangsa Pemabuk. 3. NKRI HARGA MATI. === Tiga OPINI INI TELAH DIMUAT DI MEDIA MASA.

TUGAS  UNTUK MAHASISWA PENEMPUH Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan

BACA OPINI DI BAWAH INI. 

TUGAS Sdr. beri komentar, sebagai bukti bahwa sdr telah membuka dan membaca web. ini

1.    Hukuman Mati bagi Koruptor

Oleh Tjipto Subadi

Pascaterbongkarnya kasus makelar kasus (markus) pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, yang melibatkan aparat penegak hukum, timbul wacana hukuman mati bagi para koruptor. Alasannya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan hanya bisa dihadapi dengan hukuman luar biasa pula, yakni hukuman mati. China yang sejak 15 tahun lalu telah menerapkan hukuman mati dan sudah ribuan pejabat partai komunis korup yang dihukum mati, ternyata masih kewalahan dalam menghadapi gelombang kejahatan korupsi. Meski di Negeri Tirai Bambu hukuman mati tidak mampu menghapuskan sama sekali kejahatan korupsi, tetapi paling tidak dapat mengurangi sekaligus menimbulkan efek jera bagi mereka.

 Logikanya, kalau Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, jika para koruptornya tidak dihukum mati bahkan bebas seperti Gayus dan koruptor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dapat dipastikan korupsi akan makin merajalela. Nantinya akan muncul “Gayus-Gayus” lain yang mencuri uang milik rakyat demi memuaskan nafsunya untuk cepat menjadi kaya tanpa memikirkan halal dan haramnya serta mempertimbangkan efek hukumannya.

 Sesungguhnya Gayus hanya merupakan fenomena gunung es dari kasus korupsi yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Ternyata keberadaan KPK sejak delapan tahun lalu tidak menjadikan peringkat Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia menjadi turun, malah sebaliknya naik.

 Maka, sangatlah pantas jika para koruptor wajib dihukum mati. Sebab, tindakan mereka tidak hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga “membunuh” rakyat secara tidak langsung. Bahkan, dampak kejahatan mereka sesungguhnya lebih mengerikan daripada narkoba dan terorisme yang pelakunya sering mendapat hukuman mati.

 Sesungguhnya hukuman mati tetap perlu diberlakukan di Indonesia, terutama untuk berbagai kejahatan besar seperti korupsi, pembunuhan, perampokan, dan narkoba. Pasalnya, hukuman mati ternyata mampu menjamin kehidupan umat manusia. Sebab, siapa pun yang berniat melakukan kejahatan besar harus berpikir seribu kali mengingat risikonya terlalu berat bagi dirinya dengan hukuman mati.

Untuk kejahatan narkoba, misalnya, tercatat 15.000 orang pecandu narkoba mati setiap tahunnya atau 40 orang per hari. Mayoritas di antara mereka mati di luar fasilitas terapi dan rehabilitasi. Atau, mereka mati secara sia-sia di tempat umum, jalanan, jembatan, rumah kos, dan lain lain, karena tidak terakses pelayanan kesehatan.

 Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2008 terungkap, prevalensi pengguna narkoba sebanyak 3,5 juta – 4 juta orang atau 1,99 persen dari penduduk Indonesia yang berisiko tinggi (high risk popularity). Padahal tahun 2004 lalu baru mencapai 1,75 persen.

Undang-Undang

Memang diakui, tidak sedikit negara di dunia yang menolak dan telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum negaranya. Selama ini di dunia internasional juga terjadi pro-kontra terkait pemberlakuan hukuman mati. Berbagai upaya untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia dilakukan dengan kampanye lewat berbagai LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang aktif menentang hukuman mati. Salah satunya adalah pengumpulan petisi 5 juta tanda tangan tahun 2008 yang ditujukan kepada Majelis Umum (MU) dan Komite HAM PBB oleh NGO dari Italia, Hands off Cain. Sedangkan di Indonesia, sejumlah LSM aktif menentang hukuman mati seperti Kontras, Elsam, PBHI, dan LBH. Mereka menginginkan terbitnya Resolusi PBB untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia.

 Akhirnya pada sidang ke-62, MU PBB hanya mengeluarkan resolusi yang menyerukan moratorium global terhadap hukuman mati. Keluarnya resolusi tersebut diakibatkan oleh penentangan sejumlah negara yang tetap kukuh melegalkan hukuman mati seperti China, AS, Irak, Iran, Sudan, Arab Saudi, dan Pakistan. Dari 1.591 eksekusi hukuman mati selama tahun 2006, didominasi China (1.010), Iran (177), Pakistan (82), Irak (65), Sudan (65), AS (53), dan negara lainnya termasuk Indonesia (149). Dengan demikian, 90 persen hukuman mati di dunia hanya dilaksanakan di enam negara tersebut. Saat ini ada 130 negara yang telah resmi menghapuskan hukuman mati dari perundang-undangnya. Sedangkan eksekusi mati di berbagai negara berbeda-beda. Antara lain, dengan suntikan mati (AS), ditembak di hadapan regu tembak (China dan Indonesia), digantung di depan umum (Pakistan, Irak, Iran, dan Sudan) serta dipancung dan dirajam (Arab Saudi).

 Adapun argumentasi para penentang hukuman mati, antara lain, hukuman mati bisa menumbuhkan kultur dendam, tidak menumbuhkan rasa keadilan, tidak efektif, dan tidak memiliki efek jera. Selain itu, hukuman mati dinilai merampas hak hidup seseorang yang tidak dapat dibatasi dan bersifat mutlak, sering dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah, merupakan bagian dari pelembagaan pembunuhan oleh negara, di samping hukuman mati tidak bisa dikoreksi, bertentangan dengan HAM, dan hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang.

 Sekarang timbul pertanyaan, perlukah hukuman mati bagi koruptor? Kenyataannya, di Indonesia terdapat 11 undang-undang sanksi pidana mati, di mana tindak kejahatan yang bisa terkena hukuman mati beragam sejak dari korupsi, perbuatan makar, pembunuhan, pelanggaran HAM berat, narkoba hingga terorisme. Dengan demikian, hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang kuat.

 Apalagi, korupsi disamakan dengan kejahatan membunuh orang banyak. Sebab, kejahatan korupsi berarti mematikan secara tidak langsung hak orang lain untuk hidup. Dengan demikian, hukuman mati bagi koruptor dan berbagai kejahatan besar lainnya adalah sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan pelakunya dan pembelajaran kepada orang lain, serta membersihkan masyarakat dari berbagai tindak kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, menghancurkan perekonomian rakyat, serta merusak kedaulatan bangsa dan negara. (Sumber: Suara Karya Kamis, 22 April 2010)

 *** Penulis: dosen Prodi Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Geografi, serta mengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

2.  Bukan Bangsa Pemabuk

Oleh Dr Tjipto Subadi Msi (Dosen Prodi Pendidikan Geografi, FKIP, juga mengajar di Pendidikan Matematika dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Keinginan Mendagri Gamawan Fauzi mengevaluasi (mencabut) perda antimiras di 10 kabupaten/ kota/ provinsi (Bandung, Banjarmasin, Balikpapan, Tangerang, Pamekasan, Maros, Manokwari, Penajam Paser Utara, Indramayu, dan Bali) mendapat tentangan keras dari berbagai ormas dan parpol berbasis Islam. NU dan Muhammadiyah bersatu menentangnya, sementara PPP menyatakan siap melawan. Bahkan gabungan aktivis ormas Islam Kamis (12/01) berdemo di kantor Kemendagri yang berujung pada tindakan anarkis karena kecewa dengan sikap pejabat kementerian itu.

Tekad Mendagri mencabut berbagai perda antimiras diawali dari Surat Mendagri Nomor 188.34/4561/SI tertanggal 16 November 2011 yang memerintahkan Pemkab Indramayu menghentikan pelaksanaan perda itu. Mendagri beralasan kebijakan itu bertentangan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol.

Perda itu melarang total peredaran miras di Indramayu, padahal Keppres Nomor 3 Tahun 1997 hanya membatasi peredaran minuman berakohol dengan kadar etanol lebih dari 5-20% (golongan B) dan 20-55% (golongan C), serta produksi, pengedaran, dan penjualannya disebutkan sebagai barang dalam pengawasan. Adapun minuman berakohol dengan kadar etanol 1-5% (golongan A) boleh diproduksi, diedarkan, dan dijual bebas.

Kenyataannya, Keppres itu tidak bertaji sehingga miras golongan B dan C bisa diproduksi, diedarkan, dan dijual secara bebas di masyarakat. Maka ti-dak mengherankan jika MUI Pusat pada 1995 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan miras.

Berbagai pemda mengundangkan perda itu setelah melihat bahayanya miras, seperti seringnya terjadi perkelahian massal, pembunuhan, perkosaan, atau tindak kriminal lain yang pemicunya karena pengaruh mi-ras.

Sebagai agama yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia (88%), Islam mengharamkan miras, yakni semua jenis minuman yang memabukkan seperti alkohol tanpa memandang berapa persen kadar etanolnya. Pengharaman itu termasuk produksi, jualan, distribusi, dan berbisnis komoditas itu.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kejahatan dan Keadilan Inggris (2010) menyimpulkan alkohol lebih berbahaya daripada heroin. Menurut data WHO/ SEARO tahun 1998, konsumsi miras di Indonesia mencapai 1,054 juta liter per tahun atau senilai Rp 4 triliun.

Menutup Pabrik

Bagaimana agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa pemabuk yang akhirnya menghancurkan generasi muda. Bahkan skenario terburuk adalah kita kembali ”dijajah” asing setelah berhasil dijadikan sebagai bangsa pemabuk.

Pertama; sampai sekarang Indonesia belum memiliki UU antimiras, adapun AS sudah mempunyai sejak era Presiden Ronald Reagan yang juga giat berkampanye antimiras. Reagan intinya melarang miras dengan pengecualian yang ekstraketat. Di Indonesia, RUU antimiras yang diajukan sejak 1985 sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Mestinya Kemendagri bukannya mencabut perda antimiras melainkan bersama DPR mengegolkan RUU antimiras menjadi UU.

Kedua; hasil penelitian di AS menyebutkan, secara ekonomi keuntungan yang diperoleh dari pajak miras tidak sebanding dengan kerugian harta, benda dan nyawa. Perbandingan antara keuntungan pajak miras dan kerugiannya adalah 1 : 7.

Ketiga; melarang peredaran miras tak cukup hanya dengan merazia penjualnya di kampung-kampung tetapi lebih efektif dengan menutup pabriknya dan menyetop masuknya miras impor. Tentunya pemerintah perlu memikirkan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik itu.

Tidak menutup kemungkinan keinginan Mendagri mencabut perda antimiras itu karena desakan pengusaha miras yang khawatir dagangannya tidak laku atau bisnisnya terganggu seandai-nya seluruh pemda mengundangkan perda antimiras. (Sumber: Suara Merdeka, 30 Januari 2012).

3.  NKRI Harga Mati

Tjipto Subadi (Dosen Prodi Pendidikan Geografi FKIP UMS, juga mengajar di Prodi Pendidikan Matematika dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta)

 SEMAKIN hari ancaman gerakan separatisme semakin mengkhawatirkan. Setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil diatasi, justru gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkatkan kampanyenya untuk memisahkan diri dari NKRI.

Anehnya, untuk mengatasi GAM, pemerintah pusat sampai menggelar operasi militer besar-besaran di Aceh sejak Daerah Operasi Militer (DOM) pada zaman Orba hingga Darurat Militer era reformasi. Sedangkan untuk membasmi RMS dan OPM, pemerintah pusat enggan melaksanakan operasi militer dalam skala besar, paling hanya operasi intelijen terbatas. Barangkali khawatir dituduh melakukan pelanggaran HAM berat dan diadukan ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.

Meski kekuatan militer RMS dan OPM tidak sebesar GAM, namun keduanya jauh lebih berbahaya daripada GAM. Kedua gerakan separatis itu, terutama OPM, mendapat dukungan luas dari dunia internasional. Sebab jika mereka sampai berhasil memisahkan diri dari NKRI sebagaimana Freetelin di Timor Timur (1999), maka dikhawatirkan akan terjadi balkanisasi dan disintegrasi sehingga akhirnya NKRI bubar.

Terbukti Agustus 2011 lalu, media Australia yang tergabung dalam jaringan media Fairfax seperti The Saturday Age dan The Canberra Times mengaku berhasil mendapatkan 19 dokumen rahasia antara tahun 2006-2009 mengenai “Anatomi Separatisme Papua”, hal mana disebutkan secara detail ancaman gerakan separatisme OPM, meski kemudian dibantah Kapuspen TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Sebab, menurutnya, tidak ada operasi intelijen di Papua dan data seperti itu sudah diterbitkan media Australia tahun 2006 lalu.

Dalam dokumen rahasia yang katanya berasal dari TNI AD itu detail disebutkan mengenai tokoh-tokoh kunci OPM dan tokoh internasional yang menjadi simpatisan OPM. Mereka antara lain 40 anggota Kongres AS, termasuk Senator dari Partai Demokrat Dianne Feinstein, anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Andrew Smith, mantan PM Papua Niugini Michael Somare dan pemenang Hadiah Nobel serta tokoh anti-Apartheid Afrika Selatan, Uskup Desmont Tutu. Dokumen itu juga memasukkan nama para politisi, akademisi, jurnalis, tokoh NGO dan para tokoh agama dari berbagai negara. Mereka semua menjadi simpatisan dan pendukung kuat OPM di Papua.

Maka, sangat mengherankan jika Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa di Papua tidak ada intervensi AS. Juga baru-baru ini Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa tidak ada intervensi asing di Papua dan pangkalan militer AS di Darwin Australia bukan ancaman bagi Indonesia. Purnomo Yusgiantoro berdalih, pemerintah AS dan Australia tidak ikut campur dalam masalah Freeport dan Papua, sebab itu masalah korporat, bukan masalah negara.

Jelas, pernyataan kedua Menteri itu terasa aneh. Apalagi memanasnya situasi di Maluku dan Papua dan adanya indikasi dukungan para politisi AS termasuk sejumlah anggota Kongres kepada RMS dan OPM diduga kuat menjadi motif dibukanya pangkalan militer AS di Darwin, selain dalih meningkatnya dominasi militer China di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Apalagi AS juga memiliki perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, Freeport Mc-Moran di Papua.

Padahal selama ini intervensi asing terutama AS di Papua sangat nyata. Terbukti, Menlu AS Hillary Clinton, November 2011 lalu menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi HAM di Papua. Menlu Hillary Clinton menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat Papua. Hal itu mengindikasikan AS setuju jika diadakan referendum di Papua sebagaimana Timtim dahulu.

Selain itu, ada kekuatan asing yang aktif melakukan operasi kontra-intelijen (insurgensi) dengan tujuan agar Papua memisahkan diri dari NKRI. Mereka sesungguhnya merupakan pemain lama dan non-state actor. Seharusnya kekuatan intelijen asing ini wajib diwaspadai oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Referendum Papua

Meski integrasi Papua ke dalam NKRI sudah selesai dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 lalu, namun wacana mengenai referendum akhir-akhir ini semakin mengemuka setelah Gereja Papua mengusulkan adanya referendum untuk rakyat Papua. Apalagi setelah Vatikan berencana akan menunjuk langsung Uskup Papua sebagaimana Uskup Bello di Timtim yang ditunjuk langsung Vatikan. Jika itu sampai terjadi, dapat dipastikan akan menjadi pembuka jalan bagi lepasnya Papua dari NKRI.

Dengan dukungan kuat dari Vatikan, negara Barat terutama AS dan negara tetangga Australia sangat setuju jika diadakan referendum di Papua. Jika itu sampai terjadi, dapat dipastikan mayoritas rakyat Papua akan mendukung kemerdekaan sebagaimana terjadi di Timtim (1999) dan Sudan Selatan (2011). PBB dan dunia internasional akan segera memberikan pengakuan kedaulatan kepada Papua, sebagaimana Sudan Selatan di mana hanya seminggu setelah proklamasi sudah 120 negara mengakui kedaulatannya.

Anehnya, di sisi lain umat Islam Moro di Filipina Selatan yang sudah 50 tahun berjuang untuk melepaskan diri dari penindasan rezim Manila, perjuangan 60 tahun rakyat Palestina untuk merdeka dari rezim Zionis Israel, perjuangan 100 tahun umat Islam Pattani di Thailand Selatan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Bangkok dan perjuangan 60 tahun rakyat Kashmir untuk melepaskan diri dari penindasan rezim New Delhi; perjuangan mereka yang begitu lama dan memakan banyak korban jiwa tidak pernah mendapatkan dukungan apalagi pengakuan dari PBB dan negara Barat. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mendapatkan otonomi khusus, melakukan referendum, apalagi kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Mereka diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil seperti itu dikarenakan mayoritas umat Islam.

Bagaimana agar Papua tetap berada dalam pangkuan NKRI dan konspirasi asing untuk melepaskan Papua berhasil dicegah dan digagalkan? Pertama, korupsi yang sudah sedemikian parah di Pemerintahan Papua harus diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga rakyat Papua dapat disejahterakan perekonomiannya melalui dana Otsus yang mencapai triliunan rupiah tersebut.

Kedua, Pemprov Papua dan Papua Barat harus berani bertindak tegas untuk membersihkan birokrasinya jika didapati adanya unsur dan anasir tertentu yang menginginkan Papua lepas dari NKRI. Sebab, jika itu dibiarkan, tentu akan semakin membesar dan dikhawatirkan akan terjadi balkanisasi dan disintegrasi bangsa sehingga NKRI yang dahulu diperjuangkan para pahlawan bangsa akan bubar dan hanya tinggal kenangan.  (Sumber: Jurnal Nasional | Rabu, 18 Jan 2012)